Penyerahan Piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018
Bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang pada tanggal 27 November 2019 Bapak Bupati Pemalang Dr. H. JUNAEDI, SH., MM. menerima Piagam WTP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam sambutannya Bapak Bupati Pemalang menyampaikan harapannya bahwa Opini WTP telah diraih 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, bukan berarti menjadikan Pemerintah Kabupaten Pemalang berpuas diri, tetapi hendaknya menjadi pemacu semangat untuk melakukan penyempurnaan serta peningkatan kualitas Laporan Keuangan Daerah, sehingga bukan hanya opini WTP yang dipertahankan tetapi kualitas dari WTP itu sendiri terus meningkat, dengan pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin transparan dan semakin akuntabel, karena pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel merupakan salah satu tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Berkenaan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bapak Bupati Pemalang berharap momentum tersebut akan lebih meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, dalam hal ini antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan memberi dampak positip bagi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan para pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah.
Dalam acara tersebut, dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijaksanaan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah